Anggota DPR Dukung Sekolah Rakyat Ditambah Asal Nasib Guru Diperjelas

MEDIA DEMOKRASI, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI Dini Rahmania mendukung upaya pemerintah dalam menambah jumlah Sekolah Rakyat di berbagai daerah, asalkan nasib tenaga pendidik atau para guru untuk diperjelas, termasuk insentifnya.

Dia mengatakan guru di Sekolah Rakyat berstatus sebagai kontrak PPPK "jalur Kementerian Sosial" dengan koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah, karena itu keberhasilan Sekolah Rakyat tak hanya kuantitas dan kualitas, tapi juga kejelasan status guru.

"Perlu ada pengelolaan berkelanjutan agar program tidak hanya sekedar bertambah jumlah sekolah, tetapi juga menjaga kualitas layanan pendidikan dan perlindungan sosial bagi siswa maupun tenaga pendidik," kata Dini di Jakarta, Senin (22/9/2025).

 

 

 

Pada prinsipnya, dia pun mendukung setiap langkah pemerintah daerah maupun pusat dalam memperluas akses pendidikan, khususnya bagi rumah tangga miskin dan miskin ekstrem sebagaimana amanat Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025.

Sekolah Rakyat, kata dia, dinilai mampu menjadi katalis dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan gratis, asrama, dan fasilitas lengkap yang ditanggung negara. Rekruitmen berbasis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan verifikasi lapangan, menurut dia, menekan risiko inclusion dan exclusion error, meminimalisir kesalahan data penerima bantuan sosial.

Namun, berdasarkan pengawasan yang dilakukan oleh Komisi VIII DPR, dia mengatakan bahwa penyelenggaraan Sekolah Rakyat tak terlepas dari pemenuhan kapasitas guru yang memadai dengan kurikulum yang kompleks.

"Sedangkan penyebaran tenaga pendidik yang mumpuni masih belum merata. Selain itu, masih ditemui beberapa kendala terkait wali asuh maupun kendala terkait dana operasional," kata legislator yang membidangi urusan keagamaan dan sosial tersebut.

 

 

 

Untuk itu, dia berkomitmen akan terus melakukan fungsi pengawasan, evaluasi, dan memberikan rekomendasi kebijakan agar program Sekolah Rakyat benar-benar menjadi solusi dalam pengentasan kemiskinan, bukan menambah beban baru.

Sebelumnya, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkapkan perkembangan terbaru program Sekolah Rakyat yang ditargetkan mencapai 65 unit pada akhir bulan ini.

Gus Ipul, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (19/9), menyebutkan, dalam satu hingga dua hari ke depan akan ada 16 titik Sekolah Rakyat yang mulai beroperasi, sementara sekitar 40-an unit lainnya ditargetkan menyusul pada akhir September.

"insya Allah satu sampai dua hari lagi akan ada 16 titik yang mulai beroperasi, sisanya nanti 40-an itu nanti di akhir September," katanya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : ANTARA