Pemkab Barito Utara Serahkan LKPD 2025 ke BPK Kalteng, Perkuat Transparansi dan Targetkan WTP

MEDIA DEMOKRASI, PALANGKA RAYA – Pemerintah Kabupaten Barito Utara kembali menegaskan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel dengan menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, Jumat (17/4/2026), di Kantor BPK Kalteng, Palangka Raya.

Penyerahan LKPD tersebut dilakukan langsung oleh Wakil Bupati Barito Utara, Felix Sonadie Y Tingan, kepada Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Kalimantan Tengah, Dodik Achmad Akbar, disaksikan sejumlah kepala perangkat daerah di lingkungan Pemkab Barito Utara.

Dalam keterangannya, Wakil Bupati Felix Sonadie Y Tingan menegaskan bahwa penyusunan laporan keuangan bukan semata-mata untuk meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), melainkan sebagai bagian dari upaya memperkuat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

“Tujuan utama penyusunan laporan keuangan ini bukan hanya untuk mendapatkan opini WTP, tetapi yang lebih penting adalah meningkatkan kepercayaan publik terhadap Pemerintah Kabupaten Barito Utara. Kami ingin memastikan bahwa setiap pengelolaan anggaran dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Ia juga mengapresiasi tim BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah yang telah melaksanakan pemeriksaan pendahuluan sejak Februari hingga Maret 2026. Menurutnya, proses tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan kualitas laporan keuangan yang disusun.

“Kami berharap LKPD Tahun Anggaran 2025 ini dapat diperiksa sesuai ketentuan yang berlaku, dan besar harapan kami Barito Utara kembali meraih opini WTP sebagai motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Kalimantan Tengah, Dodik Achmad Akbar, menyampaikan apresiasi atas ketepatan waktu Pemerintah Kabupaten Barito Utara dalam menyerahkan LKPD.

“Laporan ini akan segera diperiksa oleh tim BPK sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Kami berharap sinergi yang telah terjalin dapat terus ditingkatkan, sehingga pemerintah daerah dapat mempertahankan opini WTP secara berkelanjutan,” ungkapnya.

Terpisah, Bupati Barito Utara, H. Shalahuddin, menegaskan bahwa capaian opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari proses berkelanjutan dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

 “Opini WTP adalah hasil dari kerja keras bersama, namun yang lebih penting adalah menjaga konsistensi dalam transparansi, akuntabilitas, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ini menjadi komitmen kami untuk terus memperbaiki pengelolaan keuangan daerah,” ujar Shalahuddin.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi seluruh perangkat daerah dalam menyusun laporan keuangan yang akurat serta menjadikan hasil evaluasi dari BPK sebagai bahan perbaikan ke depan.

Penyerahan LKPD ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Barito Utara. Dengan penyerahan ini, Pemkab Barito Utara optimistis dapat kembali meraih opini WTP sekaligus meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di masa mendatang.(adm)