Pemkot Bengkulu Gunakan Jasa Pihak Ketiga Untuk Pegawai Tidak Tetap

MEDIA DEMOKRASI, Kota Bengkulu - Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu, Provinsi Bengkulu, akan menggunakan jasa pihak ketiga (outsourcing) kepada pegawai tidak tetap (PTT) yang bekerja di atas dua tahun yang tenaganya masih dibutuhkan seperti supir, penjaga malam, tukang sapu dan lainnya.

"Memang sekarang anggaran untuk  PTT pada belanja dan jasa, tetapi ada aturan untuk (PTT) yang bekerja kurang dari dua tahun tidak memungkinkan lagi, tetapi mereka bisa diakomodir sesuai kebutuhan seperti supir, penjaga malam, cleaning service  dan lainnya akan menggunakan jasa pihak ketiga," kata Asisten I Sekretariat Daerah (Setda) Kota Bengkulu Eko Agusrianto di Bengkulu, Senin (03/03/2025).

Ia menyebutkan pihaknya telah melakukan pembicaraan dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya terkait dengan penggunaan dana belanja dan jasa yang akan dialihkan ke pihak ketiga.

"Ada pembicaraan dengan BPKAD dan beberapa OPD agar nanti dana belanja dan jasa akan kita alihkan ke pihak ketiga dan paling lambat dilaksanakan pada Mei atau Juni 2025," ujar dia.

Saat ini, kata dia, pihaknya tengah melakukan pendataan terhadap sejumlah pegawai yang akan menggunakan pihak ketiga atau berstatus sebagai tenaga alih daya.

Hal tersebut dilakukan karena pada 2025 menjadi batas akhir masa transisi setiap pemerintah daerah untuk tidak lagi mengangkat pegawai tidak tetap (PTT) atau honorer, dan pada tahun ini sistem pihak ketiga mulai diberlakukan.

Menurut dia, penerimaan tenaga alih daya melalui outsorcing harus dilakukan, sebab kuota penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) masih terbatas.

"Posisi pada bidang pekerjaan ini menjadi satu bagian penting yang dibutuhkan setiap OPD. Saat ini kita menghitung berapa alokasi anggaran yang dibutuhkan jika penerimaan outsoucing ini," ujarnya.

 

 

 

 

Sumber : ANTARA