MEDIA DEMOKRASI, PALANGKA RAYA – Pemerintah Kabupaten Barito Utara kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Raihan tersebut menjadi opini WTP ke-11 secara berturut-turut yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI kepada Kabupaten Barito Utara.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diserahkan di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, Palangka Raya, Jumat (19/6/2026), kepada Bupati Barito Utara H. Shalahuddin dan Ketua DPRD Barito Utara Hj. Mery Rukaini.
Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Kalimantan Tengah, Dodik Achmad Akbar, mengatakan opini WTP diberikan setelah BPK melakukan pemeriksaan berdasarkan empat kriteria utama, yakni kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian intern.
"Opini Wajar Tanpa Pengecualian menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah telah disajikan secara wajar sesuai standar yang berlaku. Namun demikian, pemerintah daerah tetap harus menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan sebagai bagian dari upaya penyempurnaan tata kelola keuangan," ujar Dodik Achmad Akbar.
Ia mengapresiasi konsistensi Pemerintah Kabupaten Barito Utara yang mampu mempertahankan opini WTP selama sebelas tahun berturut-turut.
"Kami mengapresiasi komitmen Pemerintah Kabupaten Barito Utara dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah. Semoga seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan dapat segera ditindaklanjuti sehingga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan semakin meningkat," tambahnya.
Sementara itu, Bupati Barito Utara H. Shalahuddin menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut yang menurutnya merupakan hasil kerja sama seluruh perangkat daerah.
"Alhamdulillah, Kabupaten Barito Utara kembali memperoleh opini WTP untuk yang ke-11 kalinya secara berturut-turut. Ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang profesional, transparan, dan akuntabel," kata Shalahuddin.
Bupati menegaskan bahwa opini WTP bukan sekadar prestasi administratif, tetapi menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
"Kami berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK sesuai action plan yang telah disusun. Saya juga akan memantau langsung progres penyelesaiannya agar setiap rekomendasi dapat ditindaklanjuti tepat waktu demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat," tegasnya.
Ia berharap capaian tersebut semakin memotivasi seluruh aparatur pemerintah daerah untuk terus menjaga integritas dan meningkatkan kualitas pelayanan publik demi mendukung pembangunan Barito Utara yang semakin maju.(adm)
Jalan G Obos IX No. 26 Kota Palangka Raya
081351921771
mediademokrasi@gmail.com
Copyright © 2020 Media Demokrasi All rights reserved. | Redaksi | Pedoman Media Cyber | Disclimer