Pemkab Kotim Bahas Delapan Perubahan Kebijakan Pembangunan Daerah

MEDIA DEMOKRASI, Sampit - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, membahas delapan fokus perubahan kebijakan pembangunan daerah dengan menggelar konsultasi publik rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026.

"Hal ini dilakukan untuk menentukan prioritas pembangunan dan hal-hal yang mempengaruhi perubahan kebijakan," kata Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kotim Alang Arianto di Sampit, Jumat (28/02/2025).

Delapan fokus perubahan kebijakan pembangunan daerah itu, yakni penguatan sumber daya manusia meliputi pendidikan dan kesehatan, program makan bergizi gratis (MBG), pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrim, pengendalian inflasi di daerah.

Kemudian, peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah, dukungan swasembada pangan, dan pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Mengacu pada isu strategis di atas serta memperhatikan prioritas pembangunan nasional dan provinsi serta berpedoman pada RPJMD Kotim, maka tema pembangunan 2026 adalah Penguatan Fondasi Transformasi Habaring Hurung Miar dan Maju dengan Melanjutkan Pembangunan Sarana Prasarana untuk Pertumbuhan Ekonomi, Sumber Daya Manusia Berkualitas, Pertanian, Industri dan Jasa.

Tema ini akan menjadi fokus pembangunan Kotim pada 2026 yang akan disinergikan dan dipadukan dengan sektor-sektor lainnya seperti sektor pendidikan, kesehatan, perdagangan dan sektor lainnya. 

Kemudian tema ini memiliki semangat untuk membangun infrastruktur di wilayah kecamatan dan desa / kelurahan secara berkelanjutan, sebagai komponen utama dalam membuka aksesibilitas dalam aktivitas ekonomi masyarakat. 

Di samping itu pembangunan infrastruktur ini juga akan didukung dengan penguatan ketahanan pangan sebagai unsur terpenting dalam menjaga kecukupan pangan bagi masyarakat dan dalam upaya mengendalikan laju inflasi.

Melalui forum konsultasi publik ini pemerintah daerah berharap saran dan masukan dari seluruh peserta guna merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah 2026.

“Agar bisa menyempurnakan rancangan awal RKPD Kotim 2026 yang lebih terarah, terukur dan akuntabel, serta mampu menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah,” demikian Alang.

 

 

 

 

Sumber : ANTARA