PDIP Minta Lockdown, Dalam Hitungan Pekan Jokowi Digulingkan

MEDIA DEMOKRASI, Jakarta – Politisi PDI Perjuangan Effendi Simbolon secara terang-terangan menyerang Presiden RI Joko Widodo yang enggan melakukan lockdown. Tapi kubu Gerindra membela dengan menyebut, begitu lockdown, dalam hitungan pekan Jokowi bisa digulingkan.

Effendi Simbolon yang merupakan anggota Komisi I DPR RI dari PDIP menyebut, “Semestinya presiden melakukan lockdown agar pandemic Covid19 ini  tidak berlarut-larut dan agar rantai penyebaran virus  bisa benar-benar diputus.”

Namun tentu saja pemerintah memiliki sejumlah alasan mengapa tidak memberlakukan lockdown. Alasan yang kerap disampaikan adalah, bahwa nomenklatur “lockdown” tidak ditemukan di dalam UU 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Memang, alasan ini bisa dengan mudah dipatahkan. Soalnya, nomenklatur Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang sedang diterapkan juga tidak ditemukan di UU Kekarantinaan Kesehatan itu.

Bahkan pemerintah dinilai sengaja menghindarkan UU Kekarantinaan Kesehatan karena konsekuensi yang cukup berat secara ekonomi. Ada aturan di dalam UU itu yang mewajibkan negara memberikan bantuan kepada masyarakat yang tidak melakukan kegiatan ekonomi. Bahkan disebutkan bantuan tidak hanya untuk manusia, tetapi juga untuk hewan peliharaan.

“Boro-boro melakukan lockdown, PPKM Darurat saja masyarakat sudah merasa keberatan,” ucap Jokowi dalam sebuah wawancara terkait hal ini.

Namun pembelaan datang dari politisi Partai Gerindra, Arief Poyuono. Permintaan Effendi Simbolon itu dinilai kurang pas dan tidak mencerminkan sikap anggota koalisi pemerintah. "Kalau lockdown, dalam hitungan pekan dipastikan Jokowi digulingkan,” ujar Arief Poyuono.

Lihat saja reaksi di masyarakat terkait PSBB, PPKM atau istilah apalagi yang nanti dipakai. Bantuan pemerintah hanya menyentuh sedikit kepala keluarga. Mayoritas rakyat menengan ke bawah, banyak yang sudah mengibarkan bendera putih. Bahkan seorang pelaku usaha di Bandung sampai melakukan protes ekstrim dengan melakukan bunuh diri secara terbuka.

“Lockdown membutuhkan dana besar untuk bisa menanggung keperluan dan kebutuhan hidup utama masyarakat, memang punya uang apa negara?” katanya lagi sambil bertanya.

Dia mengatakan, pemerintah baru bisa bernafas setelah terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen pada Kuartal II tahun 2020. Adapun faktor yang memberatkan saat ini adalah utang yang begitu besar. “Wong utang aja udah sampai ubun-ubun kok. Kita sudah mau tengelam oleh utang,” imbuh Arief Poyuono. (sn)