Ketika Dialog Tak Selalu Diekspos: Prabowo dan Dialog Deliberatif

MEDIA DEMOKRASI, Jakarta - Apa yang ada di benak orang-orang mengenai Presiden Prabowo Subianto?

Mungkin sebagian berpikir, Prabowo adalah presiden yang antikritik, memutuskan semuanya sendiri, tidak mau mendengar masukan dari akademisi atau ahli dalam mengambil dan menjalankan keputusan.

Ada beberapa yang menilai, berbagai kebijakan yang dimunculkan adalah kebijakan reaktif. Muncul kasus dulu, kemudian viral, dan akhirnya kebijakan tersebut direvisi. 

Benarkah Prabowo presiden yang alergi dan antikritik? Di panggung depan, kesannya, mungkin iya. Media jarang memotret bagaimana Presiden Prabowo berdialog dengan para akademisi, berdialog dengan tokoh-tokoh agama terkait permasalahan bangsa.

Padahal sesungguhnya Prabowo adalah presiden yang aktif berdiskusi, berdialog dengan berbagai pihak. Sering mendengarkan dan membahas isu-isu politik dengan kalangan aktivis, misalnya. Hanya memang tak diekspos ke luar.

Misalnya setelah menandatangani persetujuan untuk bergabung dengan Board of Peace, Presiden Prabowo mengundang tokoh-tokoh ormas agama ke Istana serta berdiskusi dengan para mantan Menteri Luar Negeri untuk mendengar langsung masukan terhadap kebijakan luar negeri yang diambil.

Publik kemudian menyalahartikan tindakan Presiden Prabowo tersebut. Kegiatan diskusi tersebut cenderung dilupakan dan tidak menjadi perhatian publik. Orang kemudian memberikan label bahwa Prabowo adalah Presiden yang menutup keran kritik dan masukan karena tidak terlalu banyak mempublikasikan kegiatannya tersebut.

Dalam konstruksi Teori Dramaturgi dari Erving Goffman, itu adalah panggung depan yang coba ditunjukkan oleh Presiden Prabowo. Seorang pemimpin membutuhkan ketepatan dan kecepatan dalam mengambil keputusan, terlebih jika menyangkut kebijakan yang mempengaruhi jutaan rakyat Indonesia. Pemimpin tidak boleh gamang. Seorang presiden sebagai pucuk tertinggi kekuasaan politik di Indonesia harus terlihat stabil.

Jika setiap keputusan harus ditunjukkan melalui dialog terlebih dahulu, dunia internasional akan melihat bahwa Indonesia dipimpin oleh seorang presiden yang tidak punya prinsip. Posisi Indonesia di kancah politik internasional bisa dalam posisi sulit jika citra dialogis tersebut dimunculkan oleh Presiden Prabowo.

Mereka akan menilai kita bukan lagi mitra strategis ketika melihat presidennya adalah orang yang gamang dan tidak punya prinsip. Bisa saja, ekstremnya, kita jadi target invasi dari negara-negara adidaya.

Itu adalah panggung depannya. Dalam perspektif Goffman, panggung belakang adalah tempat untuk mempersiapkan pertunjukan di panggung depan. Panggung belakang tidak harus selalu diumbar karena dapur dari komunikasi kepresidenan dan kebijakan teknokratis yang diambil ada di sana.

Presiden Prabowo pasti memahami hal tersebut. Diberitakan atau tidak diberitakan, presiden selalu aktif mencari pertimbangan lain, mencoba menemukan second opinion dari tokoh-tokoh masyarakat atau akademisi ahli. Hal tersebut kadang luput dari pemberitaan media atau mungkin tidak diberitakan sama sekali.

Perlu diingat, Presiden Prabowo adalah mantan Komandan Kopassus di TNI Angkatan Darat. Sebagai seorang militer dengan pangkat tinggi, maka sifat komunikasi ala militer yang lekat dengan komando dan instruksi sudah melekat dalam identitas Presiden Prabowo.

Gaya itu masih terasa sekali dalam komunikasi di panggung depan Presiden. Setiap melakukan konferensi pers di hadapan media, seringkali Presiden Prabowo memberikan instruksi kepada para menterinya secara tegas, ala militer. Orang awam akan banyak melihat gaya ini cenderung otoriter. Identitas militernya benar-benar masih melekat.

Namun di panggung belakang, Presiden Prabowo banyak mendengarkan masukan terhadap kebijakan yang akan ia ambil. Hal tersebut menunjukkan ada transformasi identitas yang kemudian diadopsi oleh Presiden Prabowo.

Posisi berbeda

Prabowo sudah memahami bahwa posisinya saat ini berbeda ketika saat di militer dahulu. Saat ini, ia tidak sedang memimpin pasukan. Ia sedang memimpin pemerintahan. Ia sedang berada di barisan terdepan dari 280 juta lebih Rakyat Indonesia. Perlu ada negosiasi dari identitas militernya menuju identitas baru sebagai Presiden Republik Indonesia. Hal tersebut jelas diperlukan karena individu yang dipimpinnya berbeda. Masalah yang dihadapi hari ini pun berbeda.

Posisi Presiden tersebut adalah turning point dalam konsep Transformasi Identitas yang diungkapkan oleh Anselm Strauss. Turning point merupakan sebuah situasi atau realita yang mengarahkan seseorang melakukan perubahan terhadap identitasnya.

Strauss menyebut ada beberapa kejadian yang menyebabkan seseorang mengalami perubahan identitas. Salah satunya adalah perubahan posisi di dalam status sosial. Presiden Prabowo bukan lagi pemimpin pasukan. Setelah kemenangan di Pilpres 2024, dia adalah pemimpin Indonesia.

Hal tersebut diwujudkannya dalam panggung belakang pengambilan kebijakannya. Ia selalu berdiskusi dengan para ahli atau tokoh yang lebih mengerti permasalahan yang sedang dihadapi. Jika masih ingat, Prabowo pernah menghadiri sarasehan ekonomi nasional diskusi dengan banyak ekonom dan tokoh buruh untuk menghadapi gelombang PHK yang marak terjadi.

Dari sudut pandang citra politik, riskan memang jika diskusi tersebut tidak ditonjolkan dan dipublikasikan. Namun, Presiden Prabowo tentu punya pertimbangan lain, yaitu citra Indonesia di mata dunia jika semua kebijakan harus melalui proses diskusi yang alot dan bertele-tele.

Pada akhirnya, gaya kepemimpinan Presiden Prabowo tidak bisa dibaca secara hitam-putih dari apa yang tampak di permukaan. Ketegasan di ruang publik merupakan bagian dari panggung depan yang dirancang untuk menjaga stabilitas, kepastian, dan wibawa negara.

Sementara itu, dialog dengan akademisi, tokoh masyarakat, dan para ahli berlangsung di panggung belakang sebagai ruang negosiasi kebijakan. Dalam perspektif dramaturgi Goffman dan transformasi identitas Anselm Strauss, sikap ini bukan penolakan terhadap dialog, melainkan strategi kepemimpinan yang menyesuaikan peran, audiens, dan tuntutan zaman.

Kita tidak pernah tahu panggung belakang Presiden Prabowo karena hanya Presiden dan aktor di dalamnya yang memahami secara pasti. Kita hanya bisa berharap, Presiden Prabowo tetap dapat menyeimbangkan citra panggung depan dan di panggung belakangnya. Jangan lupa, juga menjaga stabilitas pemerintahannya dari berbagai pihak yang coba menggembosi.

 

*) Dr Ramadhan Pohan MIS, Pengajar Komunikasi Politik, Anggota Dewan Pengawas Antara

Sumber : ANTARA