Pemkab Barut Tinjau Lapangan Guna Penataan Wilayah Kawasan Kumuh

Mediademokrasi, Muara Teweh - Bupati Barito Utara, H. Shalahuddin, didampingi Wakil Bupati, Felix Soenadi Y. Tingan, bersama sejumlah Kepala Perangkat Daerah, melakukan peninjauan turun lapangan terhadap rencana penataan.

Yang mana peninjauan ini difokuskan pada kawasan padat di RT 4, RT 5, dan RT 6 Kelurahan Lanjas, serta beberapa titik di Kelurahan Melayu.

Mulai menyusuri koridor dari Kelurahan Lanjas hingga Melayu. Pada sejumlah titik, rombongan melihat langsung kondisi di lapangan dan memetakan titik-titik prioritas yang akan menjadi fokus penataan. Tujuannya adalah tidak hanya memperbaiki kualitas permukiman yang dianggap kumuh, tetapi juga meningkatkan estetika dan fungsi tata ruang kota secara keseluruhan.

Pasalnya bukan hanya penataan kawasan kumuh, namun juga Pemerintah Kabupaten Barito Utara merencanakan pelebaran badan jalan di sepanjang koridor tersebut. Program ini dinilai strategis untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas, meningkatkan konektivitas antarwilayah, serta memperlancar mobilitas masyarakat.

Bupati Barito Utara, H. Shalahuddin menegaskan bahwa penataan kawasan kumuh adalah langkah penting dan strategis. “Penataan ini bukan hanya soal memperindah kawasan, tetapi juga meningkatkan kualitas lingkungan dan mobilitas masyarakat. Pelebaran jalan akan membawa dampak besar bagi perkembangan kota, dan pembangunan di sektor lain juga terus kita prioritaskan demi kepentingan masyarakat Barito Utara,” ujar Beliau.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Barito Utara, Junaidi, menyampaikan penataan kawasan kumuh di Kelurahan Lanjas (RT 4, RT 5, dan RT 6) direncanakan mulai dilaksanakan secara fisik pada tahun 2026. Sementara itu, untuk kawasan Kelurahan Melayu, khususnya di sekitar Mapolres Barito Utara, program pengadaan tanah juga direncanakan pada tahun yang sama.

“Perencanaan teknis seperti Feasibility Study (FS), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), dan Detail Engineering Design (DED) akan dilakukan pada tahun 2026. Pelaksanaan fisik kemungkinan dimulai pada tahun 2027 dengan skema multiyears,” jelas Junaidi.