Dalangnya Moeldoko, Wayangnya Yusril

MEDIADEMOKRASI, Jakarta - DPP Demokrat tidak terkejut kalau dalam mencapai ambisinya, KSP Moeldoko berkoalisi dengan Yusril Ihza Mahendra. Keduanya sama-sama ambisius dan akan melakukan apa saja untuk mencapai ambisinya.

“Kami sudah mendapatkan informasi koalisi mereka berdua ini, sejak tiga bulan lalu. Sudah  ada pembicaraan diantara mereka berdua ini, melalui zoom meeting, dari rumahnya KSP Moeldoko di Menteng, pada awal Agustus 2021,” ungkap Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, Minggu (3/10/2021).

Strategi mereka, dalangnya Moeldoko, wayangnya Yusril, dengan pemeran pembantu. “Kita tahu, bahwa yang namanya kontrak profesional, pasti ada rupiahnya. Itu wajar. Tapi kami minta agar Yusril mengakui saja. Jangan berkoar-koar demi  demokrasi,” ulasnya.

Menurut Herzaky, wajar kalau kader Demokrat marah ketika Yusril dalam upayanya membela Moeldoko. Sebab kalau benar demi demokrasi, Demokrat meminya Yusril membenarkan dulu AD ART partainya. Selain itu, Yusril tidak paham aturan atau belum baca aturannya. Jika keberatan dengan AD ART, diajukan ke Mahkamah Partai, bukan ke Mahkamah Agung.

“Kami juga memperhatikan instabilitas emosi pak Yusril. Ketika kader Demokrat katakan bahwa kok aneh, Pak Yusril sekarang menggugat AD ART, yang tahun lalu telah dijadikan dasar, untuk mengusung anaknya menjadi Calon Bupati di Belitung Timur; lalu apa respons  Pak Yusril? Dia katakan, Pak SBY tidak akan bisa maju Nyapres 2004, kalau tanpa dukungan  PBB. Sungguh pembodohan publik. Sangat tidak intelek. Perlu diragukan intelektualitasnya,” tutur Herzaky.

Tanpa PBB, lanjutnya, SBY dengan dukungan Demokrat tetap bisa maju nyapres. Karena baik dilihat dari perolehan suara maupun kursi, sudah memenuhi syarat untuk nyapres. Tapi bukan itu persoalannya. Demokrat mempersoalkan intelektualitas dan respons Yusril. Kurang cerdas dan terlalu emosional

Karena itu, pihaknya juga bertanya, lagi-lagi soal kemampuan intelijen KSP Moeldoko. “Begini rekan-rekan wartawan, seperti yang kami sampaikan sebelumnya, bahwa seminggu sebelum putusan dari Kemenkumham, ada pertemuan antara Tim DPP Partai Demokrat dengan Tim Yusril. Saat itu penawarannya, benar Rp 100 miliar. Ada buktinya. Ada tulisan tangannya. Kami tentu saja menolak halus karena melampaui batas kepantasan, seolah- olah hukum bisa diperjualbelikan. Bayangkan, kami yang berada di pihak yang benar saja dimintai tarif Rp 100 miliar,” tandasnya.

Faktanya, imbuh Herzaky, seminggu kemudian, tanpa Yusril, Demokrat memang benar menang. Pengajuan KSP Moeldoko ditolak oleh Pemerintah. Sekarang. “Kami tidak bisa membayangkan, berapa KSP Moeldoko harus membayar Yusril pada posisi KSP Moeldoko yang salah dan kalah,” terangnya.

Ditambahkan Herzaky, sebagai latar belakang penunjukkan Yusril ini, Tim KSP Moeldoko terbelah tiga. Dokter hewan Johny Alen dan Nazarudin menghendaki Yosef Badeoda sebagai pengacaranya. Marzuki Ali menghendaki Rusdiansyah. Tapi KSP Moeldoko menghendaki dan akhirnya memutuskan Yusril sebagai pengacaranya. Awalnya, Tim KSP Moeldoko mengatur pertemuan rahasia di kawasan Ampera, di Jakarta Selatan, dengan orang yang dipercaya bisa mengatur-atur hukum. Tapi rencana rahasia ini bubar karena Rusdiansyah diduga membocorkan pertemuan ini kepada pihak lain.

“KSP Moeldoko marah besar mengetahui hal ini. Nah, apakah intelijen KSP Moeldoko tidak bekerja, untuk mengetahui bahwa setelah beliau diporotin sekian miliar untuk KLB yang gagal, bukankah kali ini terbuka lebar lagi, untuk KSP Moeldoko diporotin miliaran rupiah dalam proses hukum yang prematur, cacat logika, cacat yuridis, dan cacat etika,” tutupnya. (mdi2)

Redaksi
63

Featured News

Official Support

Jalan G Obos IX No. 26 Kota Palangka Raya

081351921771

mediademokrasi@gmail.com

Follow Us
Foto Pilihan

Copyright © 2020 Media Demokrasi All rights reserved. | Redaksi | Pedoman Media Cyber | Disclimer