Demokrat Berkoalisi dengan Rakyat Vs Moeldoko Berkoalisi dengan Yusril

MEDIADEMOKRASI, Jakarta-DPP Demokrat memberikan keterangan pers perkembangan koalisi Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko dengan Yusril Ihza Mahendra, Minggu (3/10/2021). Partai Demokrat memandang ulah Moeldoko akhir-akhir ini sudang sangat keterlaluan. Termasuk melakukan siasat jahat menggunakan proxy para mantan kader Partai Demokrat, untuk mencapai ambisi kekuasaannya dengan melakukan upaya pembodohan publik.

“Hanya karenda mantan jenderal, lalu merasa memiliki kuasa untuk membodohi publik. Hanya karena profesor hukum, lalu merasa memiliki kuasa untuk membodohi publik. Kami katakan tegas rakyat tidak bodoh, kader Demokrat tidak bodoh, kami semua tidak bodoh,” tegas Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra dalam keterangannya.

Bersama rakyat, lanjut Herzaky, pihaknya perlu melakukan perlawanan terhadap mereka yang menggunakan pangkat, jabatan dan gelar akademiknya untuk membodohi publik. Sebelumnya, terang Herzaky, proxy KSP Moeldoko bernama Hasyim dan Ayu melakukan konferensi pers di Jalan Lembang. Sebuah Rumah Dinas milik Angkatan Darat yang dikuasai KSP Moeldoko.

Dia yakin kalau publik tahu, bahwa Rumah Dinas Angkatan Darat, maka prajurit pun tidak akan rela. Karena tempat netral itu dikotori sekelompok orang untuk melakukan siasat jahat, yakni membegal partai politik yang sah dan diakui pemerintah. “Darah prajurit itu loyal dan setia, sedangkan penghianat dan pemberontak, tidak ada tempatnya dalam jiwa dan raga seorang prajurit,” ujar Herzaky.

Herzaky mengingatkan, hanya ada satu kepengurusan Partai Demokrat yang sah dan diakui pemerintah, tidak ada dualisme. Konstruksi besar dari persoalan yang terjadi di Partai Demokrat ini, dimulai dari ambisi KSP Moeldoko, yang ingin sekali menjadi Presiden.

“KSP Moeldoko adalah seorang petualang politik, sejak beliau melakukan Operasi Sajadah ketika menjadi Pangdam III Siliwangi. Lalu dimasukan kotak menjadi Wagub Lemhannas. Sedangkan ambisi menjadi Presiden ini, pertama kali muncul pada 2014. Ada seorang pengusaha nasional yang menghadap Presiden SBY dan meminta restu Pak SBY, agar PD mengusung Moeldoko sebagai Calon Presiden. KSP Moeldoko saat itu masih perwira aktif dan baru saja diangkat menjadi Panglima TNI,” ungkapnya.

Pada bulan Mei 2015, lanjut Herzaky, pagi-pagi sekali dengan menggunakan seragam dinas Panglima TNI, Moeldoko datang ke Cikeas. Hari itu, Pak SBY akan berangkat ke Surabaya untuk melakukan  Kongres Partai Demokrat. Pak SBY berpikir, tentulah ada sesuatu yang sangat penting dan mendesak, atau darurat, seorang Panglima TNI aktif dengan seragam dinas, menghadap seorang mantan Presiden, mantan Panglima Tertinggi, pada pagi-pagi hari sekali.

Ternyata, pesannya tidak sepenting dan semendesak yang diduga. Moeldoko hanya mengatakan: “Pak, tolong kalau Bapak terpilih lagi sebagai Ketua Umum, agar Bapak mengangkat Marzuki Alie sebagai Sekjen-nya,” beber Herzaky menirukan perkataan Moeldoko. Hal itu membuat SBY marah karena  Moeldoko yang adalah Panglima TNI aktif telah melanggar konstitusi dan undang-undang dengan melakukan politik praktis dan intervensi, tetapi beliau juga marah karena sebagai salah satu penggagas dan pelaksana reformasi TNI, SBY tidak rela TNI dikotori oleh ambisi pribadi yang ingin berkuasa dengan cara-cara yang melanggar aturan dan hukum

Setelah pensiun dari TNI, Moeldoko datang lagi ke Cikeas. Meminta jabatan tinggi di kepengurusan Partai Demokrat. SBY menyampaikan, kalau gabung dengan PD dipersilahkan. Kalau soal jabatan ketua umum, ada mekanismenya melalui kongres.

Tak puas dengan jawaban itu, KSP Moeldoko berusaha untuk menjadi ketua umum pada partai-partai lainnya. “Salah satu mantan Wakil Presiden bercerita, beliau didatangi oleh KSP Moeldoko dan meminta dukungan untuk KSP Moeldoko bisa menjadi   ketua umum di salah satu partai politik. Lagi-lagi mantan Wakil Presiden ini juga menolaknya halus. Beliau katakan, untuk menjadi ketua umum itu ada mekanismenya melalui kongres,” ulas Herzaky. (mdi2)