Gubernur Kalteng: Komisi III DPR Berperan Dalam Penegakan Hukum

MEDIA DEMOKRASI, Palangka Raya - Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustiar Sabran mengatakan Komisi III DPR RI merupakan mitra strategis pemerintah terutama dalam penegakan hukum maupun keadilan bagi masyarakat.

 

Agustiar di Palangka Raya, Jumat (11/04/2025), menjelaskan, hal ini dikarenakan sesuai tanggung jawabnya Komisi III DPR RI memiliki bidang tugas strategis, yakni mengawal penegakan hukum dan keadilan di Indonesia.

 

"Penegakan hukum yang adil dan transparan menjadi fondasi penting bagi pemerataan pembangunan dan tumbuhnya iklim investasi, dalam rangka mewujudkan kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat," ucap Agustiar Sabran terkait kunjungan kerja Komisi III DPR ke Palangka Raya.

 

Gubernur pun mendorong Komisi III DPR RI dapat terus menjalankan tugas dan fungsi secara maksimal. Diharapkan kunjungan kerja yang baru saja dilaksanakan jajaran Komisi III DPR RI ke Palangka Raya, semakin memperkuat sinergi bersama pemda maupun instansi terkait lain, untuk terus memacu kinerja.

 

Adapun dalam kunjungan kerjanya ke Kalimantan Tengah, Komisi III mendengar dan menyerap aspirasi dari lembaga penegak hukum seperti Polda, Kejati hingga BNNP.

 

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan salah satu yang menjadi perhatian pihaknya, perlunya penyediaan helikopter untuk Polda Kalimantan Tengah agar dapat meningkatkan kinerja serta bergerak cepat dalam penanganan berbagai hal di lapangan.

 

"Waktu saya berdiskusi bersama Polda Kalimantan Tengah, ternyata di sini belum ada helikopter. Ini kan menjadi hambatan bagi kepolisian," katanya.

 

Dia menyampaikan Kalimantan Tengah memiliki kondisi geografis yang sangat luas sehingga memerlukan kendaraan operasional yang memadai untuk melakukan pemantauan.

 

Dia mencontohkan, ketika terjadi kebakaran hutan dan lahan atau kejadian yang luar biasa lainnya di lokasi yang sulit dijangkau, helikopter berperan penting untuk Polda Kalimantan Tengah dalam melakukan penanganan.

 

“Bayangkan jika ada kebakaran hutan, bagaimana Kapolda bisa segera turun ke lapangan jika tidak ada helikopter. Ini harus jadi perhatian serius,” ucapnya.

Habiburokhman berjanji akan menyampaikan aspirasi dari Polda Kalimantan Tengah ke forum resmi DPR RI dalam Rapat Komisi III. Hal ini dilakukan agar Polda Kalimantan Tengah segera memiliki helikopter sendiri, untuk menangani berbagai potensi bencana.

 

 

 

 

Sumber : ANTARA