Kesbangpol Mukomuko Berjuang Agar Dana Bantuan Parpol Tidak Dipotong

MEDIA DEMOKRASI, Mukomuko - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, terus berjuang agar dana bantuan untuk 10 partai politik (parpol) di daerah tersebut pada tahun 2025 tidak mengalami pemotongan karena efisiensi anggaran.

Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Mukomuko Rafdika Permana saat dihubungi dari Mukomuko, Minggu (09/03/2025), mengatakan kini sedang bergulir pemotongan anggaran pemerintah daerah.

"Kami coba berjuang dan menyampaikan ke DPRD supaya dana di kesbangpol jangan dipangkas," katanya.

Pemerintah Kabupaten Mukomuko tahun 2025 menaikkan dua kali lipat dana bantuan partai politik (parpol) dari senilai Rp550 juta menjadi sekitar Rp1,1 miliar.

Dia mengatakan dewan sedang melakukan pembahasan terkait efisien anggaran, dan diharapkan mudah-mudahan dana bantuan parpol Mukomuko tidak terkena efisiensi anggaran.

Ia menjelaskan, yang di maksud dengan anggaran kesbangpol yakni selain dana bantuan parpol, termasuk juga dana penunjang untuk mengurusnya ke pemerintah provinsi.

"Dana penunjang dana bantuan partai politik digunakan untuk perjalanan dinas luar daerah ke provinsi. Kalau dana itu dipotong, bagaimana petugas mau mengurus dana bantuan parpol tersebut," ujarnya.

Dia menjelaskan, bahwa dana penunjang atau pendamping itu untuk percepatan, karena instansi membutuhkan dana itu untuk anggaran perjalanan dinas saat melakukan koordinasi ke provinsi.

Menurutnya, instansinya harus bolak-balik ke provinsi membawa bahan yang dibutuhkan oleh provinsi untuk melakukan penilaian terkait alokasi dana bantuan parpol dari daerah ini.

Sementara itu, sebanyak 10 partai politik di Mukomuko juga mengajukan kenaikan dana dengan angka bervariasi.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengusulkan nilai tertinggi, yakni Rp15.000 per suara, diikuti oleh PDIP Rp14.000, dan Partai Perindo Rp13.000. Sementara itu, Partai Nasdem, PAN, Gerindra, Golkar, Hanura, dan PKB mengusulkan Rp12.000 per suara.

 

 

 

 

Sumber : ANTARA