Bawaslu Pasaman Butuhkan Anggaran Rp7,9 Miliar Untuk Pengawasan PSU

MEDIA DEMOKRASI, Lubuk Sikaping - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, membutuhkan anggaran sekitar Rp7,9 miliar untuk pengawasan pelaksanaan pemungutan suara ulang Pilkada 2024.

Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman Rini Juita di Lubuk Sikaping, Sabtu (08/03/2025), mengatakan anggaran tersebut dibutuhkan untuk operasional, sosialisasi dan honor penyelenggara ad hoc selama tiga bulan.

"Sekitar Rp4 miliar itu untuk kebutuhan honor dan operasional penyelenggara ad hoc, yakni panwaslu kecamatan, panwaslu desa dan pengawas TPS. Sementara sekitar Rp3,9 miliar untuk operasional pengawasan, sosialisasi dan pengawasan lainnya," terang Rini.

Rini menyampaikan Bawaslu sudah mengajukan anggaran pengawasan pemungutan suara ulang (PSU) pilkada sebesar Rp5,4 miliar kepada Pemkab Pasaman.

"Karena Bawaslu Pasaman masih memiliki sisa anggaran Pilkada Pasaman 2024 sebesar Rp2,5 miliar. Makanya kami ajukan sekarang tambahan anggaran sebesar Rp5,4 miliar," ujarnya.

Rencana kerja anggaran (RKA) pengawasan PSU sudah disampaikan kepada Pemkab Pasaman.

"Kita berharap di tengah efisiensi anggaran ini pemkab bisa mengalokasikan kekurangan tersebut agar proses pengawasan PSU Pilkada Pasaman dapat berjalan dengan baik," katanya.

Bawaslu saat ini sedang menunggu petunjuk teknis untuk mengaktifkan kembali penyelenggara ad hoc.

"Kita tunggu petunjuk teknis dari Bawaslu RI. Kalau direncana kegiatan kita para penyelenggara ad hoc akan diaktifkan selama tiga bulan kerja," katanya.

Bawaslu Kabupaten Pasaman saat ini sedang melakukan pengawasan tahapan pendaftaran bakal calon wakil bupati pengganti usai terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi.

"Semua tahapan kita perketat pengawasan sesuai peraturan yang ada. Memastikan semua tahapan dan berkas administrasi calon dengan baik agar tidak ada lagi potensi cacat administrasi calon," tegasnya.

 

 

 

 

 

Sumber : ANTARA