DPRD Semarang Minta Koordinasi Antardinas Lebih Ditingkatkan

MEDIA DEMOKRASI, Semarang - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang meminta lebih meningkatkan koordinasi antardinas atau organisasi perangkat daerah (OPD) agar pembangunan kian optimal dan mencegah tumpang-tindih anggaran.

"Program harus direncanakan secara matang, koordinasi dan komunikasi antardinas. Kami merasa komunikasi antardinas, koordinasi agak kurang," kata Ketua DPRD Kota Semarang Kadarluasman di Semarang, Rabu (12/7).

Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2023, Pilus (sapaan akrab Kadarlusman) meminta masing-masing dinas untuk merencanakan program atau kegiatan secara matang.

"Begini, ya, masing-masing 'kan terkait semua untuk meningkatkan kemajuan Kota Semarang dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Makanya, antara dinas A dan B bisa misalnya harus komunikasi," katanya.

Hal itu terutama antardinas yang berpotensi beririsan, seperti Dinas Perdagangan dan Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.

"Apa yang di-cover Dinas A, B, harus dikomunikasikan agar tidak saling tumpang-tindih. Nanti mungkin dinas A merasa soal itu urusan dinas B, padahal dinas B belum tentu merencanakan," katanya.

Oleh karena itu, kata dia, Pemerintah Kota Semarang perlu meningkatkan koordinasi antardinas agar APBD perubahan tahun ini bisa terserap optimal dan meminimalisasi sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA).

"Itu (koordinasi antardinas, red.) salah satu kelemahan sehingga SiLPA masih ada di beberapa dinas. Kalau bicara 2023, belum ada SiLPA, ya, 'kan masih berjalan, tetapi mengantisipasi," katanya.

Dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, Pilus mengatakan bahwa SiLPA di masing-masing dinas memang relatif kecil, antara 7 persen dan 10 persen dari anggaran. Akan tetapi, jika diakumulasi seluruh dinas sangat besar.

"Kalau (SiLPA) masing-masing dinas, misalnya hanya 7 persen sampai 10 persen. Akan tetapi, kalau dikumpulkan dari beberapa dinas, ini 'kan besar juga. Bisa dimanfaatkan untuk pembangunan," katanya.

Sementara itu, Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu menyebutkan SiLPA 2022 mencapai Rp318,93 miliar karena memang ada beberapa anggaran belanja yang tidak terserap pada tahun lalu.

Ada beberapa program yang tidak bisa direalisasikan hingga akhir tahun, lanjut Ita (sapaan akrabnya), mengingat waktunya yang mepet. Kalau dipaksakan, dikhawatirkan terjadi hal-hal yang kurang diinginkan.

"Makanya, pada tahun 2023 mulai saya monitoring, klasifikasikan mana saja yang tidak bisa dilakukan sampai akhir tahun sehingga di anggaran perubahan bisa dilakukan, manfaatkan untuk kegiatan yang lain," pungkasnya. (ANT)