Dua Unit Penyelenggara Layanan Di HSS Raih Penghargaan KemenPAN-RB

MEDIA DEMOKRASI, HSS, Kalsel - Dua unit penyelenggara pelayanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) meraih penghargaan penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

Unit penyelenggara tersebut, yakni Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Brigjen H. Hasan Basry Kandangan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Disdukcapil HSS) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).

Direktur RSUD Brigjen H. Hasan Basry Kandangan Hj. Siti Zainab dikonfirmasi di Kandangan, Kabupaten HSS, Sabtu (10/05/2025), mengatakan bahwa penghargaan tersebut berdasarkan hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Tahun 2024 yang digelar KemenPAN-RB.

Sekretaris Deputi Bidang Pelayanan Publik KemenPAN-RB Akik Dwi Suharto Rudolfus menyerahkan penghargaan kepada Hj. Siti Zainab dan Pelaksana Tugas Kepala Disdukcapil Kabupaten HSS Roni Rusnadi.

Berdasarkan penilaian KemenPAN-RB, unit pelayanan publik di lingkungan pemerintah daerah, RSUD Brigjen H. Hasan Basry meraih nilai 4,87 masuk Kategori A (Pelayanan Prima).

Prestasi tersebut merupakan tahun kedua bagi RSUD Brigjen H. Hasan Basry Kandangan mendapatkan predikat dengan Kategori A.

"Penghargaan ini bukan hanya sebuah prestasi, melainkan juga amanah untuk terus menjaga dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan kepada masyarakat," kata Sekretaris Deputi Bidang Pelayanan Publik KemenPAN-RB Akik Dwi Suharto Rudolfus.

Dwi mengharapkan unit pelayanan pemerintah daerah melakukan perbaikan berkelanjutan guna memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Menurut Dwi, KemenPAN-RB mengapresiasi kepada unit penyelenggara pelayanan publik yang telah mendapatkan Predikat A Kategori Pelayanan Prima.

Hal itu mengindikasikan unit penyelenggara telah membangun pelayanan yang responsif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan pasien dalam rangka meningkatkan pelayanan publik.

Ia menyebutkan evaluasi ini mencakup sejumlah aspek, seperti kebijakan pelayanan, sistem informasi, fasilitas, kompetensi petugas, dan pengelolaan pengaduan masyarakat.

 

 

 

 

Sumber : ANTARA